Roadmap AI Indonesia Masuk Tahap Akhir Persetujuan

Roadmap AI Indonesia sedang memasuki tahap finalisasi dan diperkirakan akan selesai pada Juni 2025. Kita menyaksikan langkah penting dalam pengembangan teknologi AI nasional, dengan pemerintah yang saat ini menyelesaikan kerangka kerja komprehensif untuk regulasi AI. Dengan tujuan menciptakan fondasi bagi pengelolaan AI yang etis, inklusif, dan inovatif, roadmap ini akan menjadi panduan penting bagi seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, roadmap.ai ini dirancang dengan lima pilar utama yang mencakup etika dan akuntabilitas, pengelolaan data, program pelatihan ulang, regulasi inovasi dan komersialisasi, serta keamanan nasional. Dokumen roadmap digital Indonesia pdf nantinya akan menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan berbagai pihak dalam mengembangkan serta mengadopsi teknologi AI di berbagai sektor. Yang perlu kita perhatikan, roadmap ini juga akan mendukung program Digital Talent Scholarship untuk memenuhi kebutuhan sekitar 9 juta talenta digital di Indonesia pada tahun 2030 demi mendukung ekonomi digital.

Pemerintah finalisasi roadmap AI untuk regulasi nasional

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) sedang dalam tahap akhir penyusunan roadmap AI Indonesia yang ditargetkan rampung pada Juni 2025. Dokumen ini akan menjadi landasan bagi pengembangan regulasi AI di tanah air. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa setelah roadmap selesai, pemerintah akan menurunkannya ke dalam bentuk regulasi AI nasional.

“Dari situ kita akan turunkan ke dalam bentuk regulasi AI di Tanah Air,” jelas Meutya Hafid usai peluncuran Sahabat-AI modul 70 miliar parameter.

Untuk memastikan roadmap yang komprehensif, pemerintah telah membuka ruang diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan teknologi GoTo dan Japan International Cooperation Agency (JICA) sejak awal 2025. Proses konsultasi ini bersifat inklusif dan melibatkan peneliti, pemimpin industri, dan pembuat kebijakan.

Meskipun demikian, pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menghadirkan regulasi. “Pemerintah ingin sekali agar regulasi cepat keluar namun demikian tentu regulasi ini harus berhati-hati,” tambah Meutya. Kehati-hatian ini penting mengingat sifat teknologi AI yang sangat dinamis dan terus berkembang.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria telah menyatakan pada Maret 2025 bahwa roadmap ditargetkan selesai dalam tiga bulan. Dia menekankan pentingnya regulasi yang fleksibel dan berbasis insentif untuk mendorong implementasi AI tanpa menciptakan beban kepatuhan yang tinggi.

“Kami tidak ingin menghambat inovasi, mengingat sifat AI yang dinamis,” ungkap Nezar Patria.

Roadmap AI Indonesia akan mencakup beberapa area prioritas, termasuk infrastruktur digital, modal manusia, penggunaan AI yang etis, dan kerangka regulasi. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Kominfo, Edwin Hidayat Abdullah, juga menekankan bahwa penyusunan roadmap AI dilakukan untuk menemukan formula terbaik dalam membuat regulasi AI yang tepat di tanah air.

Selain fokus pada regulasi, pemerintah juga mempersiapkan talenta digital, antara lain melalui program Digital Talent Scholarship. Program ini merupakan respons terhadap survei Bank Dunia yang menyatakan Indonesia akan membutuhkan setidaknya sembilan juta talenta digital pada 2030 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Lima pilar roadmap AI Indonesia ditetapkan

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, baru-baru ini mengungkapkan lima pilar utama yang menjadi fondasi roadmap AI Indonesia. Pilar-pilar ini dirancang untuk memastikan implementasi AI yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia.

Pilar pertama adalah etika dan akuntabilitas, di mana pemerintah menetapkan standar untuk transparansi algoritma, mitigasi bias, dan audit independen, terutama untuk sistem AI di sektor-sektor sensitif seperti kesehatan, keuangan, dan peradilan.

Pilar kedua mengatur pengelolaan data yang mendukung interoperabilitas antara sektor publik dan swasta sambil menjunjung tinggi perlindungan privasi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini menjadi krusial mengingat AI sangat bergantung pada pola yang berasal dari data yang dapat diakses publik.

Selanjutnya, pilar ketiga berupa program reskilling, mengintegrasikan kurikulum AI/STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika), dan insentif untuk diaspora. Program seperti Bangkit oleh Google Indonesia dan Kementerian Pendidikan akan dilengkapi dengan kurikulum AI pada 2024.

Pilar keempat adalah regulasi inovasi dan komersialisasi. Dalam hal ini, pemerintah mendukung melalui skema pendanaan khusus startup AI dan regulatory sandbox. Nantinya, akan ada National AI Sandbox Policy yang menciptakan lingkungan kondusif untuk inovasi AI yang aman dengan pengawasan regulasi.

Terakhir, pilar kelima yaitu keamanan nasional, dengan pendekatan khusus untuk mengatasi tantangan seperti deepfake dan disinformasi, terutama menjelang pemilu. Kominfo telah memblokir 962.719 konten yang melanggar regulasi dari Juli hingga November 2023.

Roadmap ini akan mengadopsi standar global seperti Rekomendasi UNESCO tentang Etika AI 2021 dan akan diformalkan sebagai Peraturan Presiden (Perpres). Kementerian Komunikasi dan Digital juga belajar dari pendekatan Uni Eropa dengan klasifikasi risiko dalam EU AI Act, Singapura melalui AI Verify Foundation, dan Tiongkok dengan strategi industrialisasi AI mereka.

Dengan demikian, roadmap AI Indonesia bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga menyangkut masa depan keadilan sosial, kedaulatan digital, dan keberlanjutan ekonomi Indonesia.

Roadmap AI adopsi standar global dan sesuaikan konteks lokal

Dalam pengembangan roadmap AI Indonesia, pemerintah tidak hanya memperhatikan standar lokal tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dari berbagai negara. Nezar Patria mengakui bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital telah mempelajari pendekatan dari Uni Eropa dengan klasifikasi risiko dalam EU AI Act, Singapura melalui AI Verify Foundation, dan Tiongkok dengan strategi industrialisasi AI mereka.

Meskipun demikian, Indonesia memiliki konteks unik yang perlu dipertimbangkan dalam roadmap AI nasional. Salah satunya adalah pentingnya mempromosikan konten lokal dalam algoritma rekomendasi, serta kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur digital di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat keberagaman geografis dan demografis Indonesia.

Menurut Nezar Patria, pengembangan kebijakan AI global saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor geopolitik. “Amerika menerapkan regulasi yang sangat mendorong inovasi melalui nilai-nilai liberal yang mendorong kompetisi, sementara Uni Eropa menggunakan pendekatan horizontal dengan memprioritaskan prinsip-prinsip etika inti sebelum mengembangkan kebijakan khusus sektor. Sementara itu, Tiongkok mengikuti model serupa dengan Amerika tetapi dengan kontrol negara yang lebih besar atas inovasi dan investasi,” jelasnya.

Untuk Indonesia sendiri, Patria menyarankan pendekatan regulasi yang seimbang dengan mengkombinasikan strategi horizontal dan vertikal untuk menciptakan kebijakan AI yang terstruktur namun adaptif. Pendekatan ini akan memastikan pengembangan AI yang etis sambil memungkinkan pertumbuhan inovasi dan investasi.

Selain itu, tiga isu paling mendesak telah diidentifikasi dalam roadmap AI yang memerlukan regulasi khusus. Pertama, disinformasi generatif, dengan mandat untuk pelabelan konten yang dihasilkan AI. Kedua, bias sistemik, terutama dalam AI yang digunakan untuk layanan publik. Ketiga, ketahanan ekonomi dan kedaulatan data, termasuk jaminan sosial bagi pekerja yang terkena dampak otomatisasi dan pembatasan kepemilikan asing atas data strategis.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, juga menekankan dua faktor kunci dalam mencapai kedaulatan AI: talenta digital dan infrastruktur. Pemerintah berkomitmen meningkatkan pengelolaan pusat data untuk mendukung pertumbuhan AI di Indonesia. Strategi utama pemerintah adalah menghasilkan 9 juta talenta digital pada 2030 melalui program pelatihan yang dikembangkan bersama mitra global seperti Microsoft dan Google.

Kesimpulan

Kesimpulan: Langkah Strategis Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Perkembangan roadmap AI Indonesia menandai titik penting dalam perjalanan transformasi digital negara kita. Upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan keseriusan membangun fondasi regulasi AI yang komprehensif. Lima pilar utama roadmap—etika dan akuntabilitas, pengelolaan data, program reskilling, regulasi inovasi, serta keamanan nasional—menjadi kerangka kokoh bagi ekosistem AI Indonesia.

Proses penyusunan roadmap AI Indonesia tidak dilakukan terburu-buru. Sebaliknya, pemerintah memilih pendekatan hati-hati dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil. Sikap ini patut diapresiasi karena mencerminkan pemahaman bahwa teknologi AI bersifat dinamis dan membutuhkan kerangka regulasi yang fleksibel.

Pengadopsian standar global seperti Rekomendasi UNESCO tentang Etika AI 2021 memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Meskipun demikian, adaptasi terhadap konteks lokal tetap menjadi prioritas utama. Hal ini terlihat dari perhatian khusus terhadap konten lokal dan penguatan infrastruktur digital di daerah 3T.

Tantangan terbesar tentu masih menanti. Pengembangan 9 juta talenta digital hingga 2030 bukan tugas ringan. Namun, dengan adanya roadmap yang jelas, kerjasama berbagai pihak, serta komitmen pemerintah, Indonesia berpeluang besar mewujudkan visi kedaulatan AI nasional.

Akhirnya, roadmap AI Indonesia bukan sekadar dokumen teknis. Lebih dari itu, dokumen ini merupakan peta jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih adil, inovatif, dan berdaulat secara digital. Oleh karena itu, semua pihak perlu berpartisipasi aktif dalam implementasinya demi mewujudkan ekosistem AI yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Baca juga bagaimana AI bisa membantu mendeteksi penyakit jantung dini, teknologi sangat membantu kita dalam dunia kesehatan juga. Jadi jangan tertutup dengan teknologi maka kita dapat manfaat yang tidak terduga.